Skip to main content

Posts

Showing posts with the label Hukum

Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat Gelar Sosialisasi Sahabat Saksi dan Korban di Kota Palu

Kota Palu, Sulawesi Tengah - Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat (Lebah TB) baru-baru ini mengadakan kegiatan sosialisasi program "Sahabat Saksi dan Korban" di Kota Palu. Acara ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak-hak mereka dan peran yang dapat dilakukan dalam proses hukum. "Kami melihat masih banyak warga Palu yang belum mengetahui tentang perlindungan hukum yang bisa mereka dapatkan jika terlibat sebagai saksi atau korban. Melalui sosialisasi ini, kami ingin memastikan mereka memperoleh informasi yang tepat dan merasa aman untuk berpartisipasi," jelas Direktur LBH Tepi Barat, Rukly Chahyadi. Dalam acara yang dihadiri masyarakat dari berbagai latar belakang, mulai dari wartawan, aktivis sosial, hingga lurah dan mahasiswa, Sahabat Saksi & Korban  memaparkan berbagai bentuk perlindungan yang dapat diperoleh saksi dan korban, mulai dari jaminan keamanan, relokasi, bantuan hukum, hingga pendampingan psikologis. Para peserta juga diberikan...

Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat Perjuangkan Restitusi untuk Keluarga Korban Pembunuhan Anak

Dalam sebuah langkah penting bagi keadilan, Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu telah mengabulkan sebagian permohonan restitusi yang diajukan oleh Herman, ayah dari Abdul Rahim (8), korban pembunuhan oleh terpidana MF (16). Gambar oleh  Gerd Altmann  dari  Pixabay Meskipun jumlah restitusi yang dikabulkan, Rp20 juta, lebih rendah dari permohonan awal sebesar Rp43,5 juta, putusan ini dianggap sebagai tonggak sejarah di wilayah Indonesia Timur. "Putusan restitusi ini merupakan yang pertama dilakukan pengadilan negeri di kawasan ini. Kisah tragis ini bermula pada Selasa, 31 Oktober 2023, ketika Abdul Rahim, bocah berusia 8 tahun, ditemukan tewas di Jalan Asam II, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Pelakunya adalah MF, seorang remaja berusia 16 tahun yang merupakan anak pensiunan polisi. Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Palu kemudian memvonis MF dengan hukuman 7,5 tahun penjara. Dalam proses hukum ini, Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat berperan sebagai pih...

Bantuan Hukum bagi Keluarga Korban Penganiayaan Mematikan terhadap Penyandang Disabilitas di Palu

Pendampingan hukum bagi keluarga korban penganiayaan berat yang menyebabkan kematian seorang disabilitas tuna rungu di Palu merupakan suatu keharusan dalam menjaga keadilan dan hak-hak yang seharusnya diperoleh oleh korban dan keluarganya. Kasus ini, yang melibatkan tersangka Moh Takdir dan korban Slamet , memunculkan kebutuhan akan bantuan hukum yang komprehensif dan tepat. Gambar oleh  Clker-Free-Vector-Images  dari  Pixabay Kejadian tragis ini terjadi pada Hari Rabu, tanggal 27 Desember 3033, sekitar jam 00.30 WITA, di Jalan Setia Budi, tepatnya di Cafe Bang Opi, kelurahan Talise, kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Kronologi kejadian memperlihatkan eskalasi konflik antara tersangka dan korban, yang pada akhirnya menyebabkan kematian tragis seorang disabilitas tuna rungu. Menurut kronologi kejadian yang dilaporkan, terlihat bahwa tersangka, yang sedang berada di sekitar warung tanpa ada orang lain kecuali dia sendiri, terpancing amarah oleh korban yang mendatangi warung ...

Kasus Pembunuhan Cici Triana: Proses Persidangan dan Dukungan LEBAH TB dalam Pencarian Keadilan

Pendampingan Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat (LEBAH TB) kepada Keluarga Korban Pembunuhan Keji.  Pada hari Selasa, tanggal 21 Maret 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2023, sebuah kejadian mengerikan terjadi di Desa Sidondo I, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Seorang gadis berinisial CT (23) menjadi korban pembunuhan yang kejam. Kejadian ini diduga dilakukan oleh empat pelaku yang bernama Ari, Oktavianus, Abi, dan Kefin. Mereka dengan kejam menganiaya korban hingga menyebabkannya tewas. Selain itu, dua pelaku lainnya juga melakukan tindakan perkosaan terhadap korban yang sudah tak berdaya. Gambar oleh  PublicDomainPictures  dari  Pixabay Perbuatan keji yang dilakukan oleh para pelaku ini sangat mengenaskan. Mereka tidak hanya menganiaya korban dengan menggunakan benda tajam, tetapi juga melakukan tindakan perkosaan yang sangat tidak manusiawi. Kasus ini telah menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi ...

Pendampingan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat untuk Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat

Pendampingan Hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat untuk Korban dalam Kasus Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka-Luka Berat Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat telah memberikan pendampingan hukum kepada korban dalam kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat. Kasus ini melibatkan Terdakwa Jafar Din Dg. Amir yang melakukan perbuatan tersebut pada hari Rabu, tanggal 8 Maret 2023, di Desa Kabobona, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, yang merupakan daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala. Gambar oleh  愚木混株 Cdd20  dari  Pixabay Kejadian bermula ketika Terdakwa Jafar Din Dg. Amir terlibat dalam permasalahan penutupan jalan akses menuju kebun dengan Saksi Agustakari. Pada saat itu, Terdakwa Jafar Din Dg. Amir membawa sebilah parang dan bertemu dengan Saksi Agustakari yang sedang melintas dengan sepeda motor. Tanpa alasan yang jelas, Terdakwa Jafar Din Dg. Amir mendekati Saksi Agustakari dan secara berulang kali menebasnya dengan menggunakan parang tersebut ke berbagai...

Konsultasi Hukum Gratis, Akses Keadilan melalui Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat

Saat ini, pemahaman yang mendalam tentang hukum sangat penting bagi individu yang menghadapi masalah hukum. Namun, tidak semua orang memiliki akses mudah dan terjangkau ke layanan konsultasi hukum profesional. Untungnya, ada Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat yang menyediakan konsultasi hukum gratis kepada individu yang membutuhkan. Melalui layanan ini, mereka dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah hukum yang dihadapi dan menerima nasihat hukum yang relevan. Artikel ini akan menjelaskan lebih lanjut tentang Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat dan manfaat konsultasi hukum gratis yang mereka tawarkan. Latar Belakang Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat adalah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memberikan akses keadilan kepada individu yang mungkin tidak mampu memperoleh bantuan hukum profesional. Mereka menyadari bahwa masalah hukum dapat menjadi beban yang berat bagi banyak orang, terutama jika mereka tidak memiliki sumber daya finansial ...

Mengembangkan Kebijakan Hukum yang Adil dan Inklusif, Peran Lembaga dalam Meningkatkan Sistem Hukum

Dalam era modern ini, penting bagi suatu negara untuk memiliki kebijakan hukum yang adil dan inklusif. Kebijakan hukum yang baik akan memberikan dasar yang kuat bagi sistem hukum suatu negara, menjaga keadilan, dan melindungi hak asasi manusia. Untuk mencapai tujuan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat secara aktif terlibat dalam mengembangkan kebijakan hukum yang adil dan inklusif melalui riset, advokasi, dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan. Riset sebagai Landasan Pengembangan Kebijakan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat menyadari pentingnya riset sebagai landasan pengembangan kebijakan hukum yang efektif. Melalui riset yang mendalam dan berkelanjutan, lembaga ini mengumpulkan informasi dan data yang diperlukan untuk memahami isu-isu hukum yang sedang berkembang. Riset ini melibatkan analisis mendalam terhadap peraturan-peraturan hukum yang ada, studi perbandingan dengan negara lain, serta pemantauan terhadap perkembangan hukum nasional dan internasional. Hasil riset ...

Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat, Mendorong Pendidikan Hukum untuk Peningkatan Kesadaran Hukum

Dalam menjalankan tugasnya yang mulia, Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat memainkan peran penting dan strategis dalam mendorong pendidikan hukum yang efektif serta meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan menyediakan informasi yang akurat dan terpercaya, pelatihan yang komprehensif, dan sumber daya yang berharga, lembaga ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas dan mendalam tentang hukum serta hak-hak yang melekat pada setiap individu. Melalui upaya ini, Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat berupaya untuk memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan hukum yang kuat, sehingga mereka dapat melindungi hak-haknya, membuat keputusan yang bijaksana, dan berpartisipasi aktif dalam sistem hukum yang demokratis. Artikel ini akan menjelaskan mengapa pendidikan hukum merupakan elemen krusial dalam membangun masyarakat yang sadar hukum, serta menggambarkan kontribusi yang signifikan dari Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat dalam upaya tersebut. Gambar oleh  İbrahim Mücahit Yıld...

Mewujudkan Akses Keadilan di Sulawesi Tengah melalui Bantuan Hukum Tepi Barat

Dalam sistem hukum modern, akses keadilan adalah hak fundamental setiap individu. Namun, kenyataannya, masih banyak orang yang tidak mampu memperoleh bantuan hukum yang mereka butuhkan. Untuk mengatasi masalah ini, Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat telah berdiri, menyediakan bantuan hukum dan advokasi bagi individu yang membutuhkan, terutama di wilayah Sulawesi Tengah. Misi kami adalah memastikan bahwa semua orang memiliki kesempatan yang adil dalam sistem hukum. Gambar oleh  Ezequiel Octaviano  dari  Pixabay Menyediakan Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Tepi Barat berkomitmen untuk menyediakan bantuan hukum kepada individu yang tidak mampu secara finansial. Kami memahami bahwa biaya yang terkait dengan pengacara dan proses hukum dapat menjadi hambatan bagi banyak orang. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan tim advokat yang terampil dan berpengalaman untuk memberikan bantuan hukum yang berkualitas tanpa memandang keuangan klien kami. Tim advokat kami siap membantu d...

Cover Version Non Lisensi Tri Suaka dan Zidan di Somasi

Belajar hukum dari kasus Zidan, apakah mencover lagu milik orang sudah diatur dalam hukum di Indonesia, dan jenis hukum apa yang digunakan jika terdapat pelanggaran, dalam  hukum di indonesia yang kita ketahui bahwa indonesia adalah negara hukum, tujuan hukum berlaku sama di semua negara hukum, dan  sistematika hukum dapat digunakan dalam kasus kasus serupa. Nama Tri Suaka dan Zinidin Zidan, belakangan luas dibahas di jejaring sosial, karena dua musisi yang memiliki masalah dengan Andika Kangen Band, sekarang  di somasi oleh Forum Komunikasi Artis Minangkabau ( FORKAMI ) lantaran kedua musisi tersebut diduga telah melakukan pelanggaran hukum dengan melakukan cover version  tanpa izin dari komposer, kedua musisi tersebut disinyalir  melakukan pembajakan terhadap karya orang, mereka diancam akan membayar denda Milliar Rupiah.    Gambar oleh Pexels dari Pixabay Kita ketahui bersama bahwasannya musik merupakan sebuah karya seni, hasil karya cipta yang dila...

Tantangan Hukum dan Dampaknya terhadap Komunikasi Daring di Indonesia

Keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain adalah dorongan sifat manusia sebagai makhluk sosial. Dalam konteks masyarakat informasi di era digital, komunikasi telah melibatkan penggunaan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan platform sosial media lainnya. Namun, dalam situasi tertentu, terkadang terjadi perselisihan yang memunculkan penggunaan kata-kata kasar atau penghinaan. Gambar oleh  Thomas Ulrich  dari  Pixabay   Menurut data dari "Global Digital Report 2020" yang dikutip dari We Are Social, pengguna media sosial di Indonesia mencapai angka 160 juta pada Januari 2020. Jumlah pengguna sosial media di Indonesia meningkat sebesar 12 juta (+8,1%) antara April 2019 dan Januari 2020, dengan penetrasi media sosial mencapai 5% pada Januari 2020. Tingginya angka penggunaan media sosial di Indonesia menunjukkan adanya perubahan perilaku sosial dalam komunikasi masyarakat. Gaya bahasa yang berkaitan dengan ucapan kasar, seperti sarkasme, telah dikenal sejak zama...

Kisruh COD Pembeli Mengancam Kurir Mengembalikan Uang

Cash on Delivery (COD) adalah salah satu metode lain yang dapat dipilih dalam transaksi e-commerce di Indonesia. Sistem Cash On Delivery (COD), Belanja atau pemesanan dilakukan secara online, tetapi untuk pembayaran  masih dilakukan secara konvensional dengan membayar tunai ke kurir ketika barang dikirimkan dan diterima oleh pembeli. Ada kemungkinan transaksi dari pembayaran diluar digital payment, seperti  pembayaran uang tunai dalam transaksi perdagangan elektronik yang membuka cela baru praktik kecurangan dan juga kejahatan yang dapat membahayakan konsumen, ini dimungkinkan jika  pemantauan yang lemah  Gambar oleh  ashish choudhary  dari  Pixabay   Mengacu pada mekanisme platform e-commerce di Indonesia, seperti Shopee, Tokopedia dan Bukalapak, bagaimana sistem COD didirikan dan bagaimana menangguhkan pembayaran jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli dalam hal barang yang dipesan tidak sesuai dengan Apa yang di iklankan n penjual ...

Perkembangan Terkini dalam Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Tindak pidana korupsi secara khusus diatur dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Tipikor). Namun, ada beberapa peraturan hukum lain yang mengatur atau terkait dengan korupsi, antara lain: Photo by  Mufid Majnun  on  Unsplash Ketetapan MPR No. 11 tahun 1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Tap MPR VIII tahun 2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006 tentang ratifikasi Konvensi PBB Melawan Korupsi tahun 2003 (United Nations Convention Against Corruption). Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang. Transformasi pemberantasan korupsi di Indonesia dimulai setelah jatuhnya rezim Soehart...

Mengenal Sistem Hukum Indonesia

Bicara mengenai Sistem Hukum Indonesia, menguraikan mengenai seperangkat aturan yang berlaku yang sifatnya memaksa dan mempunyai sangsi bagi masyarakat yang melanggar. Adapun pembagian hukum berdasarkan sumbernya yaitu peraturan perundang-undangan, hukum adat, traktat, jurisprudence dan pendapat parah ahli atau yang biasa disebut doktrinal. Sedangkan dalam   Sistem Hukum Indonesia, bentuk hukum terdiri dari hukum tertulis dan hukum tidak tertulis, hukum tertulis atau biasa disebut hukum formil peraturan hukum yang tertuang dalam peraturan perundang undangan, sedangkan tidak tertulis peraturan yang masih berlaku dan di yakin dalam suatu kelompok masyarakat yang biasanya disebut hukum kebiasaan dan dapat digunakan karena adanya pengakuan suatu kelompok. Gambar oleh  Ichigo121212  dari  Pixabay   Isi dari hukum sendiri terdiri dari hukum privat dan hukum publik, dimana hukum privat mengatur sengketa antara orang perorangan dimana dalam arti luas mencakup hu...

Justice for Audrey, Netizen Tuntut Pelaku Dihukum

Netizen Geram dengan tindakan persekusi yang dilakukan sejumlah siswi SMA di Pontianak, sangat disayangkan terjadi, menyebabkan korban siswi SMP mengalami kekerasan fisik dan intimidasi kata-kata , hanya karena permasalahan asmara. Pertanyaanpun timbul kenapa seorang anak dapat berbuat jahat terhadap sesamanya? faktor lingkungan dapat picu Anak melakukan kekerasan, proses pembelajaran yang diterima tampa disadari, sehingga anak melihat dan mendengar dan mereplikasikan sikap dari apa yang dia dapatkan, melalui tontonan TV, Media social, Game, salah satu faktor dimana anak dapat mempelajari tindakan kekerasan. Gambar oleh  Ulrike Mai  dari  Pixabay   Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam polah asuh anak, ubahlah polah pengasuhan dirumah, berusaha mendiskusikan setiap masalah yang terjadi pada anak, bersifat objektif ketika anak memiliki masalah adalah salah satu cara mengatasi perilaku kekerasan pada anak. sampai dengan saat ini berdasarkan berita yang ...